Giliran Eks Komisaris PT CTSP Ditahan Kejagung

Kamis, 10 Juni 2021 | 08:54:55 WIB

BUNGOINDEPENDENT.COM, JAKARTA – Eks komisaris PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP), MTM ditahan Kejaksaan Agung. Dia ditahan terkait dugaan korupsi izin tambah batu bara pada anak perusahaan PT Antam.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) menahan MTM, eks komisaris PT CTSP terkait kasus dugaan korupsi izin tambang batu bara di Kabupaten Sarolangun, Jambi.

"MTM selaku komisaris PT CTSP tahun 2010-2011, dilakukan penahanan untuk waktu 20 hari, terhitung 9 sampai 28 Juni 2021 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung,” katanya dalam keterangannya, Rabu (9/6).

Dijelaskannya, MTM merupakan satu dari enam tersangka kasus dugaan korupsi pengalihan izin usaha tambang (IUP) batu bara di Kabupaten Sarolangun, Jambi. Dengan ditahannya MTM, maka Kejagung telah menahan seluruh tersangka.

Lima tersangka lainnya, yaitu BM selaku Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources (ICR) periode 2008-2014, ATY selaku Direktur Operasi dan Pengembangan, AL selaku Direktur Utama PT Antam periode 2008-2013, HW selaku Senior Manager Corporate Strategic Development PT Antam dan MH selaku Komisaris PT Tamarona Mas International periode 2009 sampai sekarang.

Empat tersangka ditahan pada Senin (7/6), disusul satu tersangka lainnya ATY pada Selasa (8/6). Hari ini, MTM memenuhi panggilan penyidik setelah sempat mangkir dari pemeriksaan hari sebelumnya.

Peran MTM dalam kasus ini, yaitu bersepakat dengan tersangka BM dalam menentukan harga akuisisi sebesar Rp92,5 miliar walaupun belum dilakukan “due dilligence”.

Tersangka MTM bersama dengan tersangka MH bekerja sama untuk menyiasati seolah-olah menanam saham Rp1,25 miliar di PT CTSP agar PT tersebut dapat digunakan sebagai perusahaan perantara peralihan IUP dari PT TMI.

“Tersangka MTM menerima pembayaran sebesar Rp56,5 miliar dari hasil akuisisi PT CTSP oleh PT ICR anak perusahaan Antam,” ungkapnya.

Peran tersangka MTM dan tersangka MH lainnya menjamin keaslian dokumen-dokumen perizinan, padahal dokumen banyak yang tidak lengkap dan hanya fotocopy saja.

Atas perbuatannya penyidik menyangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(gw/fin/ji)

Sumber:

Fin.co.id






BERITA BERIKUTNYA

loading...